Hak-Hak Buruh dalam Islam

Tidak ada komentar 199 views

Istilah “buruh” baru baru ini mencuat ke ruang publik, memenuhi beranda media sosial dan menjadi headline di berbagai media,  seiring dengan disahkannya UU Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020. UU ini dinilai sangat kontroversi karena dianggap menguntungkan para investor, pengusaha dan pemilik modal, di sisi lain dianggap merugikan para buruh.

Dari sini kemudian muncul aksi demonstrasi di berbagai daerah dengan maksud membela hak buruh yang seakan dipandang sebelah mata.

Dalam  disiplin  ilmu  ekonomi, buruh  menjadi  objek  pembahasan  penting, baik dari aliran  Kapitalisme,  Sosialisme  maupun Islam.

Secara definisi pengertian pekerja/buruh, tenaga kerja maupun karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Namun dalam kultur Indonesia pengertian buruh adalah orang yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja dipabrik. Sedangkan pekerja, karyawan dan pegawai adalah sebutan untuk buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam bekerja.

Permasalahan buruh dalam konteks lapangan kerja adalah permasalahan fundamental yang tidak bisa dianggap sepele, karena kaum buruh kerapkali menjadi objek dari  tindakan  sewenang-wenang  dari para pengusaha,  baik itu terkait pemberian  upah  yang  tidak layak,  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak, beban di luar batas kemampuan,  dan  lain  sebagainya.

Dalam perspektif sistem kapitalisme, buruh  hanyalah  pekerja  dan  si  majikan  adalah  pemberi  kerja, status  di  antara  keduanya  secara  otomatis  menimbulkan  adanya tingkatan  kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial.

Sedangkan  dalam  pandangan  Sosialisme  buruh  merupakan  pihak  yang  sangat tereksploitasi  oleh  sistem  kapitalisme.  Untuk  itu,  perlu  dihilangkannya  kepemilikan individu  atas  alat-alat  produksi  dan  meminta  peran  pemerintah  sebagai  pelaksana perekonomian, sistem ini kemudian melahirkan konsep yang kita kenal dengan ‘masyarakat tanpa kelas’.

Di tengah dua pandangan ekstrem tersebut, Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

Dalam  Islam,  faktor  buruh  tidak harus  dianggap  sebagai  biaya  produksi  atau  faktor  pengeluaran,  karena  hal  itu  akan merendahkan  derajat  manusia  sebagai  seorang khalifah  di  atas  bumi.  Seorang  buruh  yang menjual  tenaganya  untuk  mendapatkan  imbalan  upah,  sejatinya  dia  menjual  sebagaian dari  apa  yang  dimilikinya, bukan  menjual  dirinya.  Maka  tidak  semestinya  buruh dianggap sebagai faktor produksi atau biaya pengeluaran.

Lebih dari itu, buruh dalam Islam di sejajarkan dengan kedudukan saudara, dan mendapatkan hak yang sepantasnya.

Hal ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut:

 إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“ … mereka (budak/pelayan/karyawan) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).”

Konteks (asbaul wurud) dari hadits di atas di latar belakangi oleh petemuan antara Abu Dzar dan al- Ma’rur bin Suwaid di daerah Rabadzah, saat itu Suwaid heran melihat Abu Dzar yang sedang bersama budaknya memakai pakaian yang sama.

Ketika ditanyakan Abu Dzar menjelaskan bahwa dia pernah diingatkan oleh Rasulullah gara-gara emosi ketika berdebat lalu mencela dan merendahkan strata sosial lawan debatnya karena dianggap berasal dari kalangan kelas bawah; budak pada waktu itu, atau kalangan buruh (proletar) dalam konteks hari ini .

Kejadian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah, mendengar itu Rasul marah “Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah …”. Kemudian Rasul menyampaikan hadits diatas.

Sabda Nabi inilah yang membuat Abu Dzar sampai-sampai berusaha menyamakan derajatnya dengan buruhnya dengan mengenakan pakaian sebagaimana pakaian buruh. (Lihat: Shahih Bukhari, 3/149)

Kandungan hadits ini sangat luas sebenarnya, tapi point penting yang coba highlight dan kiranya sesuai dengan konteks hari ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Buruh adalah Saudara

Buruh, pegawai, karyawan atau budak zaman dulu, pada dasarnya adalah saudara Buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi  Kapitalis  maka  dalam  hal  ini  kehormatan  manusia sudah  disamakan  dengan mesin-mesin produksi. Imbasnya nanti pada pada  pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh pengusaha atau perusahaan tanpa  memperhatikan haknya, sebab  dianggap  semata alat produksi.

Untuk  itu, Islam  menolak  dengan tegas  konsep  tersebut,  dan  Islam  membangun  struktur  sosial  di mana   setiap   individu   disatukan   oleh   hubungan   persaudaran sebagai sesama hamba Allah, meskipun  dalam  struktur  perusahaan  tetap  ada kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. Keduanya saling menguntungkan, dalam arti memperoleh manfaat masing-masing.

Kedua: Kesetaraan Tidak Membeda-Bedakan

Meski tak harus dimaknai tekstual dengan menyamakan makanan yang dimakan atau pakaian yang dipakai majikannya, ini bisa dimaknai keharusan memberikan hak-hak terhadap kebutuhan pangan dan sandang yang selayaknya. (Syarh Shahih Bukhari li Ibni al-Batthal; 7/64)

Termasuk urusan upah atau gaji yang standar tentunya. Dalam hal ini dikembailkan kepada urf setiap daerah, karena masing-masing daerah pastinya memiliki standar yang berbeda. Standar gaji di Indonesia umumnya dihitung sesuai UMR (Upah Minimum Regional), UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) yang masing-masing daerah memiliki nilai yang berbeda-beda.

Begitu juga hak cuti karena ada kebutuhan mendesak yang karenanya harus meninggalkan pekerjaan.

Ketiga: Tidak Membebani di Luar Kemampuan

Mengumpamakan  majikan  yang memperkerjakan    buruh    diluar    kemampuannya    seperti    memeras   keringatnya, menjadikan-nya  sebagai  mesin  penggerak  yang  menghasilkan  produk perusahaan dan sebagai peminum darah yang mengalir.

Mempekerjakan karyawan atau buruh untuk sesuatu hal yang diluar kemampuannya adalah sebuah bentuk kezaliman. Idealnya, ketika majikan ingin memberikan tugas yang berat, maka dia wajib membantu meringankan bebab pekerjaan tersebut dengan menyediakan sarana dan prasana yang mempermudah pekerjaannya.

Maka, alangkah indahnya jika para pengusaha memahami konsep Islam ini. Keadilan akan terwujud, hak-hak kaum buruh terjaga dan akan terjadi sebuah keseimbangan dalam sistem sosial di masyarakat kita. Wallahu a’lam bisshawwab.

Baca Juga: Maqashid Syari’ah Pensyari’atan Zakat 

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Hak-Hak Buruh dalam Islam"